Hak menyatakan pendapat perlu digulir ke pelengseran

Hak menyatakan pendapat perlu digulir menuju pelengseran. Kalau ada niat dan kemauan orang-orang yang perduli rakyat di DPR/MPR. Kalau harus tiga tahun rakyat dan negara ini menunggu sampai 2014, derita dan sengsara mereka pasti tak terperikan. Menunggu seperti apa lagi? Sekarang saja mereka banyak yang hanya bisa makan satu atau dua kali sehari dan ada pula yang hanya bisa makan sekali dua tiga hari.

Ahmad Mubarok dari Partai Demokrat selalu mengatakan bahwa kenapa uang hanya 6,7 triliun (uang skandal Bank Century) itu tidak seberapa dibanding uang BLBI. Harusnya petinggi Partai Demokrat itu tidak menganggap kecil uang tersebut.

Juga selalu dikatakan bahwa SBY berkuasa hanya tinggal 3 tahun lagi kenapa tidak sabar menunggu. Jangankan menunggu 3 tahun. Sehari tak makan, orang pasti sudah tak sabar dan kepayahan. Kalau sudah jadi pemimpin pasti mereka melupakan rakyat. Sudah klazim di negeri ini. Rakyat hanya obyek untuk perebutan kekuasaan dan tidak pernah disejahterakan. Padahal itu bagian terpenting hak konstitusional mereka.

Setelah diingatkan tokoh-tokoh agama, upaya penyelamatan baru akan dilakukan. Tidak jelas apakah akan sampai ke sasaran, dan apakah cara itu merupakan penyelesaian. Pengalaman membuktikan, pasti tidak akan pernah sampai ke sasaran, karena pemerintahan SBY selama ini juga tidak memiliki sistem anti penyelewengan.
Kepemimpinannya sangat lemah sehingga garong-garong tidak takut adalah faktor utamanya. Dana apapun pasti akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal dan penyunatan seperti itu sudah etrjadi dalam kasus BLT dan bantuan-bantuan lainnya.

Kegagalan seperti ini telah menjadi keniscayaan. Mungkin pelengseran pilihan satu-satunya meskipun tidak populer dan kalau DPr/MPR memang berniat membela rakyat. Kalau tidak, maka penderitaan rakyat tingkat bawah itu semakin tak terperikan. Semakin jelas pula dan ketahuan bahwa anggota DPR/MPR hanya mencari posisi tawar untuk kepentingan kekuasaan dan diri mereka sendiri, bukan untuk negara apalagi rakyat.

Bagaimana kalau rakyat itu beralih mendatangi gedung DPR/MPR dan mengamuk disana? Bagaimana kalau mahasiswa dan rakyat yang berkesulitan menjadi bersatu padu melancarkan demo besar-besaran terhadap orang-orang pengkhianat rakyat di DPR/MPR? (Artikel singkat oleh kawan Kirana Kristi).